BRG Kembangkan Pendanaan Inovatif untuk Restorasi Gambut 2,4 Juta Hektare

News 27, Apr 2018

BALI – Badan Restorasi Gambut (BRG) mengembangkan mekanisme pendanaan inovatif untuk merestorasi lahan gambut yang ditargetkan mencapai 2,4 juta hectar di seluruh Indonesia hingga 2020. Salah satu mekanisme pendanaan inovatif itu adalah pencampuran antara obligasi gambut dan investasi swasta.

Alue Dohong, Deputi Konstruksi, Operasi, dan Pemeliharaan Badan Restorasi Gambut (BRG), menjelaskan berdasarkan regulasi yang menjadi payung hukum BRG, target yang mesti dicapai dalam program ini sekitar 2,4 juta hectar. “Dari jumlah itu, 1,4 juta hectar merupakan konsesi swasta, dan sisanya di bawah juridiksi pemerintah,” ujarnya dalam konferensi International Conference Oil Palm and Environment (ICOPE) 2018 di Bali, Jumat (27/4).

Menurut dia, untuk mencapai target itu dibutuhkan mekanisme pendanaan inovatif sehingga menarik pendanaan swasta. “Untuk restorasi gambut seluas 1 juta ha di bawah juridiksi pemerintah, 350 ribu ha sedang dalam pengerjaan. Sementara 650 ribu ha belum dapat alokasi,” ucapnya.

Salah satu mekanisme pendanaan inovatif itu, lanjut dia, adalah dengan penerbitan obligasi gambut. “Melalui dana obligasi gambut, kami undang publik dan swasta untuk membuat investasi dengan tidak melupakan orientasi profit. Kami berusaha mendorong agar investasi dari obligasi ini bisa menutup 20% dari kebutuhannya. Kami sadar sektor swasta menekankan komoditas berkelanjutan dan profit, jadi harus ada insentif lain seperti karbon. Ini gagasan di balik obligasi gambut,” tuturnya.

Alue juga menjelaskan BRG ke depan akan memfasilitas project konservasi untuk dikembangkan seiring dengan restorasi gambut. “Untuk insentifnya, usulannya ada dua. Pertama, mekanisme komoditas berkelanjutan di gambut. Kedua, ada potensi karbon yang besar di pengelolaan gambut,” paparnya.

Guna mendukung insentif tersebut, dia menilai, diperlukan sistem registrasi nasional untuk memvalidasi restorasi gambut yang akan ditukarkan dengan insentif carbon trade. “Untuk pembayaran jasa lingkungan berupa carbon trade, kita harus memiliki sistem registrasi nasional untuk memvalidasi insentif tersebut. Ke depan insentif dari aspek sosial juga harus dipertimbangkan,” ucapnya.

Sementara itu, Agus Sari, CEO Landscape Indonesia, menambahkan program restorasi 2,4 juta ha lahan gambut diperkirakan membutuhkan pendanaan hingga US$ 2,5 miliar. “Landscape Indonesia berupaya menjembatani dan membantu BRG dalam investasi ini. Dana investasi gambut untuk obligasi. Sehingga kita memiliki dana untuk me-leverage investasi swasta. Keinginannya utamanya adalah restorasi gambut bisa diinvestasikan,” paparnya.

Dengan melihat kebutuhan pendanaan yang cukup besar, lanjut dia, diperlukan upaya untuk menarik investasi asing. “Kami harus punya dana leverage yang menjamin risiko. Realokasi risiko yang tidak ingin diambil dari mekanisme investasi ini. Jadi ini campuran, antara gabungan obligasi dan investasi swasta,” jelasnya.

Dalam standar seperti RSPO, menurut dia, terdapat peluang untuk melakukan investasi itu. Dalam RSPO, perusahaan dilarang melakukan deforestasi sejak 2005. “Perusahaan yang masih melakukan deforestasi sejak 2005, ada liabilitas untuk merestorasi di daerah lain. Ini peluang. Perusahaan sawit dan liabilitasnya bisa mendanai restorasi gambut,” tuturnya.

“Kita lihat pendanaan konservasi bisa berjalan 25 tahun. Kalau punya dana US$ 100 juta, diambil 4% dan akan habis dalam 25 tahun. Masih tetap ada dana sehingga kita tetap memiliki modal cukup untuk project landscape menghasilkan return. Ini seperti dana abadi untuk konservasi gambut,” pungkasnya. (*)