Konsensus Global dalam Standar Keberlanjutan Kelapa Sawit Butuh Kolaborasi Multistakeholders

News 27, Apr 2018

BALI – Konsensus global dalam standar keberlanjutan kelapa sawit dinilai membutuhkan upaya kolaborasi dari multistakeholders. Upaya kolaborasi akan mengurangi kesenjangan antara berbagai standar yang telah ada, sehingga memunculkan persamaan bersama.

Hal itu menjadi pembahasan dalam rangkaian International Conference on Oil Palm and Environment 2018 di Nusa Dua Bali, Jumat (27/4). Dalam salah satu sesi konferensi bertajuk Towards a global consensus on palm oil sustainability standards bertindak sebagai moderator adalah Alain Rival, Regional Director of CIRAD, dan 5 pembicara yakni Michael Bucki, European Union Delegation to Indonesia, Tiur Rumondang, Director of Operations RSPO Indonesia, Azis Hidayat, Head of the Secretariat ISPO, Stephen Krecik, Co-Founder Rainforest Alliance Indonesia, serta Andras Feige dari ISCC.

Alain menjelaskan tujuan dari sesi ini untuk mendengarkan harapan dan solusi yang diharapkan ke depan. “Solusi seperti apa dalam kondisi apa untuk mencapai konsensus global dalam standar keberlanjutan kelapa sawit, ini yang kita diskusikan bersama,” katanya.

Sementara Stephen Krecik menjelaskan konsensus standar mesti menjadi peluang pembelajaran kolaboratif untuk peningkatan nilai. “Standar keberlanjutan itu seperti reputasi. Bagaimana cara dikembangkan ke depan? Perlu upaya kolaboratif untuk peningkatan nilai,” ucapnya.

Sedangkan Michael Bucki menilai semakin banyak orang yang ikut diskusi dalam mewujudkan konsensus global dalam standar keberlanjutan kelapa sawit, semakin bagus penerimaannya di pasar. “Perlu legitimasi dari berbagai pihak, misalnya NGO, perlu konsolidasi ke pemerintah pusat, butuh kolaborasi, bukan kompetisi. Ada banyak ruang untuk bertumbuh dan masih banyak ruang untuk perbaikan,” ucapnya.

Tiur Rumondang menilai untuk menuju konsensus global, perlu adanya penggabungan beberapa standar berkelanjutan kelapa sawit yang ada saat ini. “Ketika mau penggabungan beberapa standar, kita harus lihat kesamaan. Mencari kesamaan ini menjadi tantangannya,” ujarnya.

Meski demikian, Tiur menegaskan, pihaknya siap menggabungkan standar berkelanjutan RSPO ke dalam ISPO. “Kami sudah mengakomodir peraturan perundangan-undangan Indonesia dalam ISPO,” paparnya.

Dia menjelaskan, dalam mencari kesamaan antara standar yang ada, dibutuhkan metodologi tertentu yang dapat menyatukan kesenjangan antara standar-standar itu. “Dalam nilai keberlanjutan, kami dari RSPO sangat menghargai multi-stakeholder. Transparansi juga sangat penting. Saat ini masih menjadi kesenjangan. Makanya cukup sulit untuk menyatukan ini. RSPO berasal dari industry dan yang satu lagi (ISPO) dari pemerintah,” ucapnya.

Menurut Tiur, salah satu komitmen dari RSPO adalah perbaikan secara terus-menerus, mereview kriteria dengan dukungan dari 1.000 stakeholders dan 10.000 orang terlibat dalam konsultasi publik. “Ini diharapkan dapat menjawab pertanyaan bagaimana RSPO membentuk standar yang lebih baik,” ujarnya.(*)