BPDPKS Dukung Pendanaan Program Peremajaan Kebun Petani Sawit di 20 Provinsi

News 26, Apr 2018

BALI – Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) mengalokasikan anggaran Rp 250 miliar untuk mendukung pendanaan program peremajaan kebun petani swadaya kelapa sawit tahun ini. Peremajaan itu akan dilakukan di 20 provinsi dan 75 kabupaten.

Hendrajat Natawidjaya, Direktur BPDP-KS, menjelaskan dana peremajaan yang sudah dicairkan hingga saat ini mencapai Rp 4 miliar. “Total dana anggaran tahun ini Rp 250 miliar, dan yang sudah dicairkan Rp 4 miliar,” ujarnya dalam konferensi International Conference on Oil Palm and Environment (ICOPE) 2018, di Bali, Kamis (26/4).

Menurut dia, program peremajaan kebun petani sawit itu telah dimulai di Sumatera Selatan dan Sumatera Utara. “Tahun ini target peremajaan seluas 2,4 juta hektar. Progress kegiatan replanting sejauh ini sudah dilakukan dengan tahap awal di Sumatera Selatan dengan proses pencabutan dan chipping seluas lebih dari 3.400 hektar dan penanaman seluas  hamper 2.500 hektar,” ujarnya.

Dia menjelaskan, strategi peremajaan kebun sawit petani diharapkan dapat meningkatkan produktivitas lahan tanpa membuka lahan baru. “Produktivitas petani swadaya sawit masih rendah dengan kriteria usia tanaman yang tua dan kualitas bibit yang rendah. Sehingga jauh dari produktivitas lahan swasta yang bisa mencapai 5-6 ton per hektar per tahun. Diharapkan dengan strategi peremajaan, produktivitas petani swadaya dapat meningkat dan sekaligus mengurangi pembukaan lahan,” paparnya.

Perlu diketahui, bahwa di Indonesia petani kelapa sawit menjadi aktor utama pengembangan industri ini ke depan. Karena itu, pertumbuhan industri ini diharapkan dapat ikut mendorong kesejahteraan petani kelapa sawit. “Petani swadaya juga berperan dalam ekspansi lahan sawit karena mereka kebanyakan adalah transmigran, dengan tingkat pendidikan rendah dan sulit beralih ke sektor lain. Ini adalah masalah dari petani swadaya,” ucapnya.

Untuk mengatasi permasalahan petani kelapa sawit, Rini Indrayanti, National Platform Manager UNDP Indonesia, menjelaskan pengembangan kapasitas petani kelapa sawit diperlukan. UNDP dan Kementerian Pertanian telah membentuk Forum Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (FoKSBI) untuk memastikan keberlanjutan dalam sektor kelapa sawit. “FoKSBI telah merumuskan draft rencana aksi nasional (RAN) yang di dalamnya mencakup pembangunan kapasitas smallholders,” katanya.

Menurut Rini, RAN yang disusun oleh stakeholders di industri kelapa sawit telah disusun bersama dan sedang menunggu surat persetujuan dari dewan pengarah untuk diadopsi dalam payung hokum yang jelas. “Rencana aksi nasional ini diharapkan dapat diimplementasikan di 18 provinsi dengan timeline 2018-2023 yang didukung pendanaan dari APBN, APBD, dana sawit, dana CSR dan lainnya,” paparnya.

Rini menjelaskan, penyusunan RAN dapat menjadi panduan yang dapat disesuaikan dengan sejumlah acuan dalam sustainable developments goals (SDGs). RAN juga bertujuan untuk mendukung upaya pemerintah untuk memenuhi 70% sertifikasi kelapa sawit pada 2020.

Dia menjabarkan salah satu aksi utama dalam RAN adalah membuat database smallholders kelapa sawit di Indonesia, meningkatkan kesadaran smallholders dalam menjalankan regulasi, serta meningkatkan koordinasi antar lembaga pemerintah guna mendukung sustainability kelapa sawit ke depan.(*)